AKADEMI BELA NEGARA MENGAWAL PANCASILA, UUD 1945, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Sun11232014

Last update03:12:59 PM GMT

Kemenhan Menilai Ibukota Negara Sebagai Pusat Kendali Operasi

logo KemenhanLiranews.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menilai sebuah ibukota negara merupakan Primary Command Post atau sebagai pusat kendali operasi. Dalam kondisi darurat perang, maka Presiden akan menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.

Karenanya, Ibukota Negara ini akan menjadi sasaran strategis dan misi utama pihak lawan untuk direbut dan dikuasai dengan segala kemampuannya.

"Dengan dasar pertimbangan strategis maka posisi ibukota negara secara ideal harus terletak dan terlindungi dalam suatu pertimbangan strategis maka posisi ibukota negara secara ideal harus terletak dan terlindungi dalam suatu Inner Cycle yang Affordable to Defence. Artinya bahwa posisinya dapat terlindungi dari berbagai aspek sehingga tidak muda bagi pihak lawan untuk merebut dan menguasai," Staf Ahli Menteri Pertahanan, Sutanto Zudi.

Hal ini ia sampaikan saat membacakan naskah Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro sebagai pengganti keynote speeker dalam diskusi Optimalisasi Pembangunan Jakarta dalam Perspektif Geopolitik Indonesia Guna Memperkuat Sistem Keamanan Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (25/10/2011)

Menurut Sutanto, di samping itu ibukota sangat didukung tersedia fasilitas yang memungkinkan upaya mempertahankannya dari kemungkinan penguasaan oleh pihak lawan, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya buatan maupun teknologi.

Dikaitkan dengan ancaman bagi suatu negara yang begitu kompleks, yaitu bisa berupa ancaman militer maupun non militer, maka peran ibukota negara One for All yang artinya berperan multi perpose baik sebagai pusat kontribusi dan distribusi, ditinjau dari strategi perang, sebagai hal yang tidak menguntungkan. Hal ini akan menjadi sasaran musuh secara massal bila terjadi suatu serangan.

"Dalam kaitan ini maka perlu pertimbangan bahwa dengan dikuasi suatu ibukota negara tidak menimbulkan implikasi terkuasaannya seluruh aspek dalam kehidupan berbangsa dan benegara baik dari segi ideologi politik, ekonomi sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan," imbuh Sutanto.

Comments:

Hot News
Anda Punya Keluhan Pelayanan Publik, Pendidikan, Kesehatan, Koperasi, KTP, Polisi, Tanah, Pertanian, Hukum, Korupsi atau Info Publik Lain
Hot News
Like Us on FacebookFollow Us on Twitter Follow Us on Google+
Nama *
No. KTP *
Alamat *
No. Telepon
E-Mail *
Pengaduan *